Dalam rangka Bulan Aksi Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), Senat Mahasiswa Kedokteran Universitas Palangka Raya (UPR) menggelar seminar terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kegiatan yang dilaksanakan, Senin (18/1), di Aula Rapat Fakultas Kedokteran (FK) UPR dihadiri ratusan mahasiswa FK dan perwakilan Badan Esekutif Mahasiswa di lingkungan UPR dengan pembicara dari BPJS Kesehatan Perwakilan Kalteng Aulia Rahman dan Muhammad Hendra.
Ketua Senat Mahasiswa Kedokteran UPR Muhammad Yamin mengungkapkan, pihaknya sengaja memilih seminar mengenai BPJS, karena mereka menilai masih minimnya pengetahuan para mahasiswa tentang program JKN terutama BPJS Kesehatan.
Diharapkan, dengan seminar ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih bagi para mahasiswa sehingga berperan aktif dalam menyosialisasikan program tersebut ke masyarakat luas.
Dalam menjalankan Bulan Aksi ISMKI, Senat Mahasiswa Kedokteran UPR diberi 2 pilihan dari ISMKI Pusat. Salah satunya menggelar seminar terkait menyosialisasikan JKN BPJS Kesehatan.
Kenapa kami memilih seminar terkait BPJS karena menurut kami masih banyak mahasiswa yang belum paham terkait Jaminan Kesehatan Nasional,??? tegasnya.
Dekan FK UPR yang diwakili Pembantu Dekan III dr Francisca Diana Alexandra MSc saat membuka secara resmi kegiatan tersebut memberikan apresiasi tinggi atas seminar yang dianggap tepat dalam rangka menyukseskan program JKN.
Pihaknya berharap kegiatan tersebut bukan hanya kegiatan seremoni, tetapi ada tindak lanjut khususnya oleh mahasiswa kedokteran dalam rangka menyukseskan JKN itu seperti membantu BPJS menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat.
Kita ingin banyak lagi aksi sosial yang dilakukan para mahasiswa di masyarakat, seperti menyosialisasikan program JKN BPJS agar pada saat para mahasiswa nanti terjun ke lapangan sudah mampu melayani masyarakat,??? ujarnya.
Dalam paparan yang disampaikan perwakilan BPJS Kesehatan Perwakilan Kalteng, BPJS merupakan badan hukum milik negara Indonesia yang ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil (PNS), penerima pensiun PNS, TNI, Polri dan rakyat biasa, dengan iuran peserta yang tidak seimbang.
Tahun 2014 BPJS devisit Rp1,93 triliun, hal ini terjadi karena iuran masyarakat tidak sebanding dengan pelayanan yang telah disediakan dari BPJS. Kebanyakan masyakarat biasa lupa membayar iuran. Mereka hanya membayar satu kali atau dua kali seterusnya tidak bayar,??? kata Hendra dari bidang pelayanan BPJS Kesehatan Kalteng.
Pihaknya berharap para mahasiswa yang mengikuti kegiatan seminar itu dapat menjadi perpanjangan tangan BPJS Kesehatan dalam menyosialisasikan program JKN itu kepada masyarakat, karena diakui banyak masyarakat yang belum paham betul terkait program tersebut.
Masyarakat banyak yang kurang paham, mereka menggunakan BPJS kebanyakan tidak sabar dalam pelayanan di Puskesmas. Hal ini karena mereka yang merasa mempunyai kartu BPJS, jadi mereka mengeluh jika harus dirawat di Puskesmas. Terutama masyarakat kurang mampu. Bahkan mereka menganggap pelayanan yang telah diberikan setengah hati. Padahal, Puskesmas merupakan tempat awal berobat sebelum lanjut ke rumah sakit tergantung seberapa parah sakit pasien tersebut,??? tutupnya. (Tabengan)
